Presedur Penyelesaian sengketa

Berikut adalah prosedur penyelesaian sengketa informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia:

  1. Layanan informasi di Kemendikbud dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud dengan alamat di Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270;
  2. Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dengan alamat Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1, Jl Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10110 atau melalui laman berikut: simsi.komisiinformasi.go.id/register;
  3. Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan sengketa informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID Kemendikbud, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
  4. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon informasi, Komisi Informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa;
  5. Proses penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan melalui jalur mediasi dan atau sidang adjudikasi nonlitigasi paling lambat 100 hari kerja.


Informasi lebih lengkap mengenai penyelesaian sengketa informasi dapat mengunjungi laman berikut:simsi.komisiinformasi.go.id/

Prosedur Pengajuan Keberatan

Berikut adalah prosedur pengajuan keberatan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia:

  1. Layanan informasi di Kemendikbud dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud dengan alamat di Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270;
  2. Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID Kemendikbud;
  3. Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud;
  4. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan informasi dari pemohon informasi yang telah teregister, Atasan PPID Kemendikbud akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi tersebut;
  5. Atasan PPID Kemendikbud dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud.
  6. Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut:
    • Senin-Kamis  :  Pukul 09.00-12.00 WIB dan Pukul 13.00-15.00 WIB
    • Jumat             : Pukul 09.00-11.30 WIB dan Pukul 13.30-15.00 WIB

Maklumat Pelayanan

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


(KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD NOMOR 31729/A.A4/HK/2016)

Regulasi

Beranda | Informasi Berkala | Informasi Serta Merta | Informasi Setiap Saat

Regulasi Layanan Informasi Publik

UU Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP Nomor 61 Tahun 2010Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
Perkip Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Perkip Nomor 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Perma Nomor 2 Tahun 2011Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
KMA Nomor 85 Tahun 2011Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri
Permendikbud Nomor 16
Tahun 2017
Tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepmendikbud Nomor 244
Tahun 2015
Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan