- Siapa yang dapat mengajukan permohonan informasi publik?
Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Apakah persyaratan pengajuan permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas tanggapan PPID?
Melampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon dari individu atau Akta Pendirian Badan Hukum untuk pemohon dari badan hukum. - Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi?
Melakukan pengisian form pada aplikasi Permohonan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui form permohonan informasi. - Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
Tanggapan atas permohonan informasi publik akan disampaikan melalui e-mail pemohon informasi yang dipergunakan saat registrasi. - Berapa lama pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. - Berapa biaya untuk memperoleh informasi?
Layanan informasi ini tidak dipungut biaya / gratis (dokumen akan diberikan dalam format softcopy). - Kapan waktu untuk layanan informasi?
Setiap hari kerja, pukul 08.00 – 16.00 WIB.
Visi & Misi PPID
Visi dan Misi PPID
Visi PPID
Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Misi PPID
- Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
- Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik
Struktur PPID
Tugas & Fungsi PPID
Tugas PPID
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Pendidikan dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
- Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
- Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Pengujian konsekuensi;
- Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik;
- Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
- Koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
- pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik
Profil PPID
Profil PPID
Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu; demokratisasi, tranparasi dan supremasi hukum & HAM, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara.
Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut salah satu diantaranya adalah ditetapkannya UU N0.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.
Terkait Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 9 tahun 2019 Tentang tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PPID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika) bertanggungjawab untuk melakukan
a. Menkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan atau diterima oleh PPPPTK BOE Malang (BBPPMPV BOE) sesuai undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Menyiapkan sistem,prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Informasi Wajib Tersedia Setiap saat
Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta merta
Informasi Wajib Disediakan & Diumumkan Secara Berkala
| A | Informasi tentang profil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi: | |
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | Lihat | |
| Organisasi dan Tata Kerja | Lihat | |
| Tugas dan fungsi | Lihat | |
| Visi dan misi | Lihat | |
| Logo Kemdikbud | Lihat | |
| Daftar pejabat struktural | Lihat | |
| Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan | Lihat | |
| B | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, yang meliputi: | |
| Agenda penting Kemdikbud Tahun 2019 | Lihat | |
| Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara di lingkungan Kemdikbud | Lihat | |
| C | Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
| D | PAGU APBN | Lihat |
| E | DIPA dan RKAKL | Lihat |
| F | Laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
| G | Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
| H | Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan | Lihat |
| I | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Kemendikbud | Lihat |
| J | Informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik | Lihat |
| K | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Kemendikbud | Lihat |
| L | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | Lihat |
| M | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa | Lihat |
Whistle Blowing System
Permohonan Informasi
- Layanan informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (sekarang Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat).
- Unit layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT). Gedung C Lt.1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, di bawah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.
- Permohonan informasi ke PPID Kemdikbud, dapat disampaikan secara langsung datang ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman. Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui tautan ini atau email ke pengaduan@kemdikbud.go.id
- Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikuta.
a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan foto copy KTP.
b. Apabila pemohon mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan foto copy akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM
tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan foto copy akta pendirian perusahaan. - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
- Jadwal pelayanan informasi:
a. Pendaftaran 08.00 - 11.00 WIB
b. Senin - Kamis 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat 12.00 - 13.00 WIB
c. Jumat 09.00 - 15.30 WIB
Istirahat 11.30 - 13.30 WIB - Pemohon informasi ini tidak di pungut biaya, namum jika ada dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pemohon informasi.